Permen Pupr No 7 Tahun 2017. Selain itu melalui Permen PUPR No16 tahun 2017 pembayaran tarif jalan tol secara serentak dilakukan secara nontunai menggunakan uang elektronik berbasis chip pada 31 Oktober 2017 Secara bertahap akan dilakukan migrasi pembayaran dari sebelumnya melalui mekanisme tapping menjadi nirsentuh/contactless.
Setelah melewatkan ujian pada tahun 2017 Susi lulus dari ujian susulan pada bulan Mei 2018 Ia Selama menjabat Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP No 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Benih Lobster (Panulirus Spp) Kepiting (Scylla Spp) dan Rajungan (Portunus Spp) dari Wilayah Republik Indonesia.
Elektronifikasi Bank Indonesia
Informasi Batas Waktu Pengusulan Inpassing JF PUPR 20200211 032256 47 Materi Internalisasi Penganugrahan Tanda Kehormata 20200116 084648 48 PENGUMUMAN LULUS KPPI UDIN 2019 20191223 044117 49 IP ASN 2019 20191115 074228 50 Bahan Tayang Evaluasi EHRM 2019 20191111 035445 51 Pengumuman Pendaftaran KPPI UDIN 2019.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN Kementerian PUPR
PDF fileIndonesia Tahun 2017 Nomor 466) 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM.
Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar
Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Tentang Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundangundangan dan dokumentasi hukum secara mudah cepat dan akurat kepada para.
Rangkuman Permen Pupr No 19 Tahun 2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Susi Pudjiastuti Wikipedia bahasa Indonesia
MODUL 3 PEMAHAMAN Kementerian PUPR UMUM PENGAWASAN
eHRM PUPR
PDF filePerubahan Ketiga atas PP No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi c) Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d) PerMen PUPR No.